Menteri ATR/BPN RI Serahkan 5 Ribu Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Ke Pemkab Wajo

Kabupaten Sengkang - Bupati Wajo, Amran Mahmud, mengikuti memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama serta penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Hotel The Rinra, Kota Makassar, Sulsel, Hari Rabu (5/1/2022).

Penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama ini dilakukan antara bupati/wali kota dengan pimpinan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Baca juga: Meriahkan HUT ke-70 Korps Hukum Angkatan Darat,  Kumdam Hasanuddin Gelar Bakti Sosial

Sementara, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat diserahkan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan Djalil, kepada perwakilan masyarakat secara simbolis.

Plt Gubernur Sulsel, para bupati, dan wali kota serta beberapa instansi lainnya diserahkan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah dan instansi masing-masing.

Baca juga: Asnawi dan Irfan Apresiasi Bonus dari Pemprov Sulsel, Plt Gubernur: Motivasi Untuk Seluruh Atlet Sulsel

Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri ATR/BPN RI atas penyerahan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah dan sertifikat tanah untuk rakyat.

Sebagai informasi, Kabupaten Wajo pada 2021 lalu mendapatkan jatah sertifikat tanah untuk rakyat secara gratis.

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Resmikan Perumahan Prajurit dan Menerima Hibah Pos Ramil

Hal itu merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah (PTSL-RT).

"Untuk program PTSL-RT di Kabupaten Wajo tahun 2021 ini kita mendapatkan jatah sebanyak 5.000. Sebagian sudah diserahkan, yang diserahkan hari ini adalah sisanya sekaligus tahap terakhir dari program 2021 ini, " katanya.

Baca juga: Sosialisasi Ops Gaktib dan Yustisi, Polisi Militer Tekankan Disiplin Prajurit dan Hindari Pelanggaran

Ketua DPD PAN Wajo ini mengaku senang dan merespons positif dengan program PTSL-RT. Selain karena masyarakat sangat terbantu, sertifikat tanah punya banyak manfaat.

"Untuk menjelaskan kepemilikan tanah serta menghindari terjadinya konflik pertanahan, juga bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha, " ucapnya. (Publiksulsel.Com).

Baca juga: BPK RI Mulai Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2021, Plt Gubernur Sulsel Minta OPD Proaktif Kebutuhan Data